SNMPTN DAN KEPEDULIAN PENDIDIKAN
Beberapa hari yang lalu, 15/01/2011, saya diwawancari oleh Radio El Shinta tentang SNMPTN dalam kaitannya dengan ujian panggilan masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Saat itu saya akan pergi ke luar kota, tepatnya ke Tuban. Sambang orang tua. Maklumlah orang tua saya masih menetap di kota kelahiran saya, tepatnya di Desa Sembungrejo, Merakurak, Tuban. Lima belas kilometer ke arah barat dari kota Tuban.
Sekali waktu perlu juga bernostalgia ke daerah asal atau tempat kelahiran. Tentu saja untuk mengenang kembali masa lalu ketika melewati kehidupan di pedesaan yang tenang dan damai, jauh dari hiruk pikuk mobil, sepeda motor dan kendaraan-kendaraan lainnya. Saya masih mengingat tempat saya belajar di SDN Sembungrejo dan segala pergaulan saya dengan sesama teman sekelas. Maklumlah saat itu, yang bisa lulus dan menamatkan pendidikan SD hanya empat orang. Sejumlah kawan saya sudah drop out, ada yang karena dikawinkan atau karena harus membantu orang tua untuk bekerja.
Menurut saya ada yang berubah sangat mendasar, bahwa di desa saya tersebut mulai banyak orang yang memiliki sepeda motor. Sepeda motor sudah menjadi kebutuhan primer dan bukan lagi sekunder. Banyak petani yang ke sawah atau ke ladang dengan naik sepeda motor. Bahkan sepeda motor tersebut dipakai untuk mencari makanan ternak, kambing atau sapi. Jika di masa lalu, sepeda motor itu hanya bisa dimiliki oleh orang kaya dan menjadi kebutuhan sekunder, maka sekarang sudah tidak lagi. Secara mikro, saya melihat bahwa tingkat kehidupan masyarakat desa saya sudahlah sangat berubah.
Meskipun tingkat ekonominya sudah relative baik, akan tetapi kenyataannya bahwa akses kepada pendidikan tinggi belumlah banyak. Masih bisa dihitung dengan jari bagi mereka yang melanjutkan ke dunia pendidikan tinggi. Kebanyakan mereka hanya lulusan SMP dan sedikit yang lulusan SMA, apalagi yang lulus perguruan tinggi. Jika mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi, kebanyakan mengambil program pendidikan tinggi di kabupaten. Memang ada di antara mereka yang kuliah di Unair, Undip, Unesa, IAIN SA, dan UM akan tetapi jumlahnya sangat sedikit.
Kebijakan pemerintah –Kemendiknas—untuk mengambil proporsi rekruitmen mahasiswa baru sebesar 60 persen tentu sebuah kabar yang menggembirakan. Sebab melalui porsi sebesar ini, maka peluang untuk memasuki dunia pendidikan tinggi akan menjadi lebih terbuka. SNMPTN akan bisa menjadi instrument bagi calon mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara untuk mengaksesnya. Aturan ini tentu saja bisa menjadi kabar yang sangat menyenangkan di dalam kerangka berkompetisi untuk memperebutkan seat di PTN. Bayangkan selama ini, porsi untuk SNMPTN hanya sebesar 15-20 persen, sebab yang paling banyak menyedot calon mahasiswa adalah jalur tes PTN sendiri, baik melalui PMDK maupun jalur tes mandiri.
Aturan ini tentu tidak popular di kalangan PTN yang selama ini sudah terlanjur menggunakan jalur test mandiri dan PMDK. Kedua model test ini bisa mendatangkan generate income bagi PTN tersebut. Tahun kemarin ada banyak keluhan terkait dengan mahalnya biaya pendidikan melalui jalur PMDK dan test mandiri jemput bola. Misalnya ada yang mematok sampai 40 juta rupiah dan bahkan bisa ratusan juta rupiah untuk program favorite. Melalui system baru ini, maka banyak PTN yang “dirugikan”.
Akan tetapi logika ini tentu saja tidak relevan dengan maksud dan tujuan untuk mencerdaskan bangsa. Jika logikanya adalah berapa anggaran yang bisa didapat dari mahasiswa, maka pikiran ini tentu tidak relevan dengan rencana strategic Kemendiknas yang hakikatnya ingin meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, dengan kebijakan ini secara langsung akan memberikan perluasan akses bagi masyarakat Indonesia untuk memasuki PTN.
Maka benarlah apa yang dikatakan Mendiknas, Prof. Dr. Muhammad Nuh bahwa SNMPTN diharapkan akan dapat menjadi instrument bagi integrasi social bagi masyarakat Indonesia. Melalui SNMPTN yang memberikan porsi sangat besar tersebut, maka berarti akses untuk memasuki PTN akan menjadi terbuka lebih luas.
Jadi, sudah saatnya PTN menerima kebijakan ini dengan sepenuh hati, karena PTN didirikan memang untuk menjadi lembaga nirlaba yag bertujuan untuk mencerdaskan bangsa.
Wallahu a’lam bi al shawab.