TKI: DARI KEKERASAN KE POLITIK
Sebagaimana yang saya tulis kemarin, bahwa kekerasan terhadap TKI memang sangat menyayat hati. Bisa dibayangkan bahwa bibir digunting dan bahkan ada yang dibunuh dan jasadnya dibiarkan begitu saja. Kekerasan ini tentu memantik reaksi yang bervariasi tergantung dari sudut mana memandangnya.
Aktivis gender tentu lalu melihat dari sisi gender oppression. Artinya bahwa peristiwa yang terjadi di sekitar masalah ini memang bersumber dari tradisi patriarkhi yang sangat kuat dan kemudian “memenjarakan” terhadap kemerdekaan perempuan. Argumentasi ini tentu dengan mudah dapat dipatahkan sebab pelaku kekerasan di luar negeri ternyata pihak perempuan. Selain yang lelaki juga pasti ada.
Di dalam konteks ini, memang nasib para TKI di luar negeri memang bercorak ambivalen. Di satu sisi terdapat kekerasan yang bisa saja menimpa terhadap para TKI, namun yang mendaftar untuk menjadi TKI juga tetap banyak. Desakan untuk memperoleh upah yang “menggiurkan” ternyata jauh lebih manarik ketimbang persoalan kekerasan fisik dan psikhis yang diderita oleh TKI.
Makanya, memecahkan persoalan TKI juga tidak mudah. Dia seperti buah simalakama. Diambil bermasalah dan tidak diambil kita butuh. Betapa rumitnya, maka ada solusi instan memberikan HP yang saya yakin tidak bisa menyelesaikan masalah. Jangankan HP, paspor saja ditahan oleh para majikan. Tentu ada tujuannya yaitu agar para TKI tidak melarikan diri. Mereka memang sengaja dikurangi kemerdekaannya agar tetap berada di tempat kerjanya.
Hanya sayangnya adalah ketika juga kemudian terjadi jual beli TKI. Di dalam hal ini, maka TKI yang tidak dikehendaki lalu dijual kepada orang lain. Mereka ini layaknya barang yang dapat dipindahkan tangankan kepada pemilik lain sesuai dengan harga belinya. Hal ini menandakan bahwa ada proses jual beli dan kepemilikan terhadap TKI dimaksud.
Akhir-akhir ini, isu tentang kekerasan terhadap TKI sudah berubah menjadi wacana politik. Ada banyak suara yang menginginkan menteri Ketenagakerjaan, Muhaimin Iskandar, mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ada akademisi yang menyuarakan seperti itu dan yang terakhir Fraksi PDIP lewat Puan Maharani jauga menyuarakan yang sama. Alasannya tentu adanya anggapan bahwa Menakertran tidak bisa menyelesaikan kasus TKI ini.
Semua orang tentu saja boleh berpendapat, sebab memang tidak ada larangan untuk menyatakan pendapat. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana memecahkan masalah rumit yang seperti ini. Seingat saya, di zaman Orde baru juga sudah banyak kasus seperti ini. Hanya saja pada masa lalu tidak sevulgar sekarang pemberitaannya, sehingga dapat memancing diskusi public yang sangat hangat. Bahkan juga menjadi headline beberapa surat kabar dan televisi.
Yang penting bagi kita jangan kemudian terjadi pengalihan isu. Yang sangat mendasar di dalam membangun relasi antara majikan dan buruh adalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan memberikan perlindungan kepada para TKI.
Diperlukan agreement antara G to G di dalam menangani persoalan ini. Di dalam contoh Gus Dur sewaktu menjadi presiden pernah secara langsung mengontak Raja Fahd dari Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus TKI yang terkena hukuman mati. Dan melalui pembicaraan tingkat tinggi, maka didapati kesamaan pendapat tentang hal ini.
Mungkin yang diperlukan sekarang bukan penyelesaian seperti itu, akan tetapi bagaimana kemudian pemerintah Arab Saudi juga memberikan perlindungan kepada para TKI atau pekerja lainnya dalam relasi yang seimbang. Jika aturan perundang-undangannya sudah ada, maka tindakan yang dilakukan adalah penguatan pelaksanaannya dan jika belum ada, maka menjadi kewajiban Negara untuk mengadakannya.
Memang tidak cukup didiskusikan melalui pembicaraan politik di dalam negeri, akan tetapi yang jauh dibutuhkan adalah membangun sinergi kebijakan antara dua negara ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.