MAKNA KEMERDEKAAN BERPOLITIK
Kemerdekaan, sesungguhnya juga terkait dengan politik. Bagaimanapun juga kemerdekaan memiliki relasi dengan politik yaitu pengakuan atas kedaulatan bangsa. Kemerdekaan merupakan pengakuan internasional tentang sebuah negara yang merdeka. Indonesia tentu sudah memperoleh pengakuan secara iunternasional semenjak 65 tahun yang lalu.
Sebagai pengakuan politik, Indonesia sudah memperoleh pengakuan tentang kemerdekaan melalui jalan yang panjang dan berliku. Tidak hanya melalui jalan pertempuran yang berdarah-darah, akan tetapi juga melalui diplomasi di berbagai badan dunia. Melalui berbagai strategi dan taktik ini, maka Indonesia bisa memperoleh kemerdekaanya.
Diplomasi itu tidak hanya dilakukan di luar negeri melalui badan dunia dan negara lain, akan tetapi juga internal di dalam negeri. Untuk memperoleh pengakuan merdeka dari dunia internasional, tentu saja tidak mudah sebab Belanda yang dibantu oleh sekutunya, seperti Inggris selalu mengganjal keinginan merdeka tersebut.
Secara internal pun perdebatan dan diplomasi juga terjadi secara sangat keras. Misalnya perdebatan tentang dasar negara dan juga bentuk negara dan sebagainya. Bukankah membentuk negara berbasis pluralitas dan multikulturalitas yang sangat tinggi ternyata tidak mudah. Misalnya, tentang betapa rawan merumuskan tentang dasar negara. Ketika ada keinginan untuk memperkuat posisi Islam di dalam UUD 1945, maka serta merta terjadi protes dari Indonesia Timur yang merasa keberatan tentang penggunaan Jakarta Charter untuk menjadi dasar Negara. Maka serangkaian perdebatan pun dilakukan dan akhirnya dipilih rumusan yang dianggap relevan dengan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Di dalam hal ini, maka merumuskan apa yang harus menjadi dasar negara Indonesia ternyata tidak mudah.
Belum lagi menghadapi warga Indonesia yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia. Maka ada beberapa perlawanan dan pembangkangan yang dilakukan oleh sekelompok warga negara. Misalnya perlawanan Darul Islam di beberapa daerah.
Indonesia sudah mengalami periodesasi politik. Ada tiga periode politik, yaitu periode Orde Lama yang dianggap kurang teguh mempertahankan isi Pancasila dengan ungkapan Trisila kemudian Ekasila dan sebagainya. Kemudian Orde Baru yang sangat ketat meneguhkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi social politik dan keagamaan, kemudian Orde Reformasi yang agak longgar dalam memperlakukan Pancasila di tengah isu HAM dan keterbukaan.
Di tengah Orde Reformasi tersebut, maka dunia politik memang menjadi semakin demokratis. Hal ini terbukti dengan berbagai pelaksanaan pemilihan umum, baik pilpres maupun pilbub/pilwali yang tampak semakin demokratis. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung telah berhasil mengangkat citra demokratisasi yang semakin baik.
Namun demikian, di tengah semakin terbukanya era demokrasi tersebut, akan tetapi yang membuat harus dipikir ulang tentang pesta demokrasi tersebut adalah tentang pilkada/pilwali yang semakin salah arah. Di antara yang sangat serius menjadi problem demokrasi adalah tentang semaraknya politik uang.
Berdasarkan penelitian survey yang dilakukan oleh lembaga survey politik, ternyata bahwa politik uang justru menjadi tradisi baru di dalam berbagai pilkada. Hampir seluruh pilkada bermasalah dengan politik uang. Ternyata yang paling diminati oleh masyarakat di dalam pilkada adalah pembagian uang dari para calon bupati/wakil bupati atau cawali/cawawali (JP,08/2010).
Problem politik uang inilah yang kemudian juga dikeluhkan oleh Presiden SBY ketika berpidato di depan anggota DPR/DPD tanggal 16 Agustus 2010. Beliau mengeluh tentang betapa mahalnya biaya pilkada di daerah-daerah. Dinyatakannya bahwa semuanya perlu berpikir ulang tentang pelaksanaan pilkada yang identik dengan uang tersebut.
Kemerdekaan politik sebenarnya merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi kemerdekaan politik tersebut harus dimanifestasikannya dengan berbasis pada etika politik. Artinya, bahwa jangan sampai dengan dalih kemerdekaan politik lalu semuanya bisa dilakukan. Kemerdekaan politik tidak sama dengan kebebasan untuk mengekepresikan politik dengan cara menghalalkan segalanya.
Kemerdekaan politik merupakan sesuatu yang sangat agung, jika di dalam implementasinya berbasis pada etika politik, yaitu berbasis pada kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan akuntabel.
Jadi peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ini seharusnya menjadi moment untuk menilai lagi tindakan politik yang telah kita lakukan selama ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.