JANGAN MENJADI BANGSA TERGANTUNG
Kemarin, saya diminta oleh Panitia English Language Training for Islamic School (ELTIS) Surabaya untuk menutup pelatihan guru bahasa Inggris bagi madrasah kerja sama antara ELTIS Surabaya dengan Direktorat Mapenda Kementerian Agama Republik Indonesia bagi guru madrasah se Indonesia. Pelatihan dilakukan selama lima minggu yang ditempatkan di IAIN Sunan Ampel. Sebagaimana testimoni dari peserta, bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi program pembelajaran bahasa Inggris di Madrasah dan bahkan mereka berjanji akan mengembangkan model pembelajaran bahasa Inggris kepada lainnya. Saya percaya bahwa apa yang dinyatakannya adalah sebuah ungkapan yang jujur tanpa pretensi untuk menyenangkan kepada fundingnya.
Acara ini saya anggap penting bukan hanya karena Caroline Bently, advisor program ELTIS kerja sama antara Kementerian Agama dengan LAPIS AusAID, akan tetapi juga karena acara ini dihadiri oleh Zubaidi, MEd yang mewakili Direktur Mapenda untuk memberikan ucapan selamat berpisah pada acara farewell party. Program yang diselenggarakan oleh Direktorat Mapenda dengan ELTIS Surabaya ini merupakan kelanjutan program yang sudah dilaksanakan oleh ELTIS selama dua tahun di berbagai wilayah di Indonesia.
Program ELTIS sudah berakhir pada bulan Juni ini, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi program serupa yang dilaksanakan melalui dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Australia. Mungkin Pemerintah Australia akan melaksanakan program lain dengan tema yang berbeda. Pemerintah Australia tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan pendidikan, akan tetapi akan mengambil tema lain di seputar pendidikan.
Oleh karena itu, maka program pelatihan guru Bahasa Inggris untuk madrasah sekarang ini didanai dari anggaran Kementerian Agama. Disebabkan oleh keterbatasan anggaran, maka dari sembilan paket pendidikan dan pelatihan untuk ELTIS hanya enam paket yang dilaksanakan. Keterbatasan anggaran lalu berpengaruh terhadap ketuntasan program. Idealnya memang dilaksanakan selama tujuh sampai delapan minggu. Sehingga semua paket pembelajaran bisa dituntaskan. Walaupun demikian, ternyata komponen dasar pembelajaran bahasa Inggris bisa disampaikan secara tuntas, misalnya teaching practice, class room management, bahkan introduction to ICT for English Learning.
Sebagaimana yang saya ungkapkan bahwa bantuan apapun dari pemerintah asing kepada masyarakat Indonesia sifatnya adalah insentif. Dia diberikan sebagai umpan agar ke depan bisa dilakukan sendiri. Makanya, program ELTIS pun dirumuskan sebagai program insentif tersebut. Dia tidak boleh dimaknai sebagai program yang akan terus menerus dibiayai oleh pemerintah asing. Program semacam ELTIS merupakan program yang ke depan harus dihandle oleh pemerintah Indonesia sendiri.
Dengan demikian, kita tidak boleh menjadi bangsa yang tergantung kepada bantuan asing. Dalam pengertian bahwa satu program akan terus didanai dari bantuan luar negeri untuk selamanya. Saya juga memiliki keyakinan bahwa Pemerintah Australia juga tidak menginginkan kita menjadi tergantung kepadanya. Pemerintah Australia akan memberikan bantuan yang berupa stimulan dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Misalnya ketika diketahui bahwa program pembelajaran bahasa Inggris di Madrasah atau lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ternyata rendah, maka pemerintah Australia lalu memberikan bantuan atau insentif agar problem tersebut dapat segera diatasi.
Hasil testimoni terhadap program bantuan Pemerintah Australia, misalnya Learning Assistence Program for Islamic School (LAPIS) dan juga ELTIS ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan di madrasah yang menjadi dampingan program ini. Jika seperti itu, maka menjadi tugas pemerintah Indonesia untuk melanjutkannya. Sehingga pengaruh positif dari program tersebut akan dapat dilanjutkan.
Kemudian, Pemerintah Australia akan dapat melakukan program baru yang juga sesungguhnya menjadi prioritas untuk mempercepat proses perubahan. Melalui bagan prinsip bottom up, maka saya yakin bahwa prioritas program pendidikan di level madrasah akan dapat ditemukan.
Oleh karena itu, yang kita harapkan adalah keberlangsungan program pemberdayaan madrasah dari berbagai aspeknya dan di sini diperlukan keberpihakan. Tanpa keberpihakan, maka tidak mungkin akan terdapat prioritas program.
Wallahu a’lam bi al shawab.