JANGAN ADA MARGINALISASI PENDIDIKAN AGAMA
Salah satu di antara usulan mengenai pengembangan pendidikan agama yang muncul di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI adalah tentang perlunya keseimbangan penganggaran antara pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Rapat Dengar Pendapat, 27/05/2010, yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding itu berhasil merumuskan beberapa rekomendasi penting dalam kaitannya dengan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
Usulan tentang pentingnya melakukan peninjauan ulang terhadap sistem penganggaran di Kementerian Agama itu tentu datang dari para rector yang hadir kala itu. Dari pengalaman lapangan, banyak PTAIN yang anggarannya berada di bawah 20 Milyar rupiah. Tentu saja anggaran ini adalah angka yang sangat kecil dibanding dengan beberapa perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.
Akibat lebih jauh adalah rendahnya kualitas proses belajar mengajar yang disebabkan oleh lemahnya kualitas infrastuktur terpadu di institusi tersebut. Di seluruh PTAIN sudah menyelenggarakan praktikum bahasa, baik bahasa Arab maupun Bahasa Inggris, akan tetapi kalau dilihat seberapa kekuatan laboratorium bahasanya tentu sangat menyedihkan.
Dilihat dari sejarah panjangnya, maka IAIN Sunan Ampel tentu seharusnya sudah sangat mapan dilihat dari berbagai laboratoriumnya, seperti laboratorium bahasa dan computer. Akan tetapi disebabkan oleh anggaran yang relative kecil, maka bagian penting dalam pengembangan kualitas pendidikan ini tentu tidak tertangani secara memadai. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan akan maju pesat jika pembangunan fisiknya hanya berkisar antara dua sampai lima milyar. Akibatnya untuk membangun gedung perkuliahan yang representative membutuhkan waktu tiga tahun.
Kita tentu sadar bahwa harus ada prioritas di dalam pembangunan pendidikan. Maka prioritas itu masih berkisar pada pengembangan fisik ruang perkuliahan. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai kenyataan bahwa jumlah ruang kuliah ternyata masih belum cukup. Kenyataan inilah yang terus memacu agar pembangunan fisik ruang perkuliahan tetap menjadi prioritas.
Di sisi lain, juga pengembangan SDM, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Di antara problem utama dalam pengembangan SDM adalah rendahnya pembiayaan untuk pengembangan SDM tersebut. Semestinya, anggaran untuk pengembangan SDM dosen dan mahasiswa adalah sebesar 10 milyar rupiah, akan tetapi dewasa ini kira-kira hanya sebesar 3 milyar rupiah. Sebesar 1,5 milyar untuk beasiswa dan penelitian kompetitif, dan lainnya untuk beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi. Akibatnya, bantuan kompetitif untuk mahasiswa masih belum dapat dilakukan.
Melalui bantuan kompetitif untuk mahasiswa dalam bidang-bidang akademik, misalnya penemuan baru dalam berbagai bidang, maka akan dihasilkan temuan akademik yang outstanding. Bukankah sekarang in sudah banyak aktivitas akademis yang membutuhkan kompetisi, misalnya kontes kebahasaan, keterlibatan dalam olimpiade matematika, fisika, kimia, riset unggulan, temuan-temuan akademik unggul, seni dan olahraga andalan dan sebagainya. Andaikan hal ini sudah bisa menjadi prioritas program pengembangan SDM mahasiswa, maka saya berkeyakinan bahwa dari kampus PTAIN akan lahir aktivitas dan pikiran cerdas di masa mendatang.
Salah satu yang diperlukan oleh pemerintah adalah keberpihakan anggaran. Politik anggaran sekarang ini berada di tangan DPR, sebab DPR memiliki tiga ranah penting, yaitu pengawasan, penganggaran dan legislasi. Melalui kewenangan merumuskan anggaran, maka DPR bisa melakukan prioritas apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh lembaga pendidikan agama atau PTAIN.
Sebenarnya, ada dua hal yang perlu memperoleh sentuhan penting di dalam proses penganggaran yaitu: pengembangan fisik PTAIN dan Pengembangan SDM. Rasionalitas pengembangan fisik PTAIN tersebut didasari oleh kenyataan bahwa masih banyak PTAIN yang belum memenuhi persyaratan akademis yang memadai. Misalnya, di tengah dunia global seperti ini, seharusnya kelas-kelas pembelajaran harus sudah didesain sebagai kelas multimedia. Akan tetapi karena kelas-kelas itu dibangun pada tahun 70-an, maka desainnya tentu belum prospektif untuk masa sekarang. Belum lagi infrastruktur akademis yang masih belum memadai.
Kemudian, pengembangan SDM tentu menjadi sangat penting. Dosen harus memiliki kualifikasi unggul sebab mereka adalah pendidik dan pendamping mahasiswa dalam menemukan temuan akademis yang hebat. Maka kualifikasi dosen juga harus sangat baik yang ditandai dengan tingkat pendidikannya, hasil penelitiannya, buku-buku yang dihasilkannya dan juga kualitas akademisnya.
Diindikasikan bahwa kenaikan anggaran 20% untuk sector pendidikan masih belum dirasakan manfaatnya oleh lembaga pendidikan di bawah kementerian agama. Hal ini didasari masih melekatnya pandangan bahwa pendidikan yang bisa dibiayai oleh Kemendiknas hanyalah pendidikan di bawah koordinasinya. Sehingga pendidikan yang berada di bawah Kemenag bukanlah menjadi bagian dari anggaran pendidikan dimaksud. Jadi yang sungguh diperlukan adalah adanya kesamaan visi bahwa pendidikan di manapun lembaganya adalah bagian dari pendidikan nasional secara umum.
Untuk menjembantani hal ini, maka tidak ada lain kecuali dengan memberikan anggaran yang memadai bagi PTAIN. Oleh karena itu menjadi menarik ketika dari RDP ini dihasilkan rekomendasi agar ada ekualitas penganggaran antara pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Jika ekualitas anggaran ini bisa dilakukan, maka kita akan bisa melihat kualitas PTAIN yang jauh lebib baik di masa yang akan datang.
Wallahu a’lam bi al shawab.