MENCERMATI TANTANGAN KEMENTERIAN AGAMA (7) Salah satu hal yang masih menjadi kendala bagi penyerapan anggaran Kementerian Agama adalah mengenai pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, saya masih akan melanjutkan diskusi kita kali ini. Ketujuh, yaitu tantangan percepatan pengadaan barang dan jasa. Sesungguhnya Presiden sudah menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan […]
MEMAHAMI TANTANGAN KEMENTERIAN AGAMA (6) Saya masih akan membahas tentang tantangan Kementerian Agama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terus terjadi. Keenam, tantangan penerapan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang PNBP Nikah dan Rujuk. Hal ini saya pandang penting untuk dipahami mengingat bahwa persoalan pernikahan yang dilakukan oleh para penghulu juga masih menyisakan persoalan. Rasanya, bagaikan […]
MEMAHAMI TANTANGAN KEMENTERIAN AGAMA (5) Saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang tantangan Kementerian Agama di tengah perubahan yang akan terus terjadi. Kelima, tantangan perubahan akuntansi berbasis akrual. Tantangan perubahan ini tentu harus disikapi dengan respon yang tinggi, mengingat bahwa perubahan ke akuntansi akrual merupakan keharusan bagi semua instansi pemerintah. Kementerian Agama termasuk lima instansi pemerintah […]
MEMAHAMI TANTANGAN KEMENTERIAN AGAMA (4) Saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai tantangan Kementerian Agama. Keempat, tantangan penyelenggaraan haji yang makin baik. Rasanya di Kementerian Agama ini, haji merupakan tema yang paling menarik minat untuk dibicarakan. Pernah saya menyatakan bahwa apapun kegiatan Kementerian Agama, maka hajilah beritanya. Pelayanan haji memang selalu menuai persoalan. Kita sungguh tidak […]
MEMAHAMI TANTANGAN KEMENTERIAN AGAMA (3) Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, maka sekarang saya juga akan memberikan penjelasan mengenai tantangan Kementerian Agama yang saya kira cukup mendasar, terutama dalam kerangka reformasi birokrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, tantangan menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di antara […]