• November 2026
    M T W T F S S
    « Oct    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

Author Archive

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK PEMBERDAYAAN

Gubernur Jawa Timur pernah menggagas tentang perlunya sinergi ABG (Akademisi, Bisnisman dan government).  Gagasan ini tentu menarik di tengah keinginan untuk mengembangkan Provinsi Jawa Timur agar selangkah lebih maju di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Di dalam hal ini, maka yang mendasar adalah bagaimana mengembangkan Provinsi Jawa Timur dengan

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

Saya  merasakan bahwa kesadaran berkebangsaan di Indonesia sedang meningkat. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk membahas tentang pilar kebangsaan tersebut dalam konteks kekinian. Di akhir tahun lalu hingga kini,

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

  A.      Pendahuluan Dewasa ini kita sedang berada di era kompetisi, yaitu suatu era di mana terjadi persaingan yang luar biasa di dalam berbagai kehidupan masyarakat, termasuk juga kompetisi di bidang pendidikan. Kompetisi adalah sebuah konsep yang tidak bisa ditolak

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI NII DI JAWA TIMUR

LATAR BELAKANG Semenjak kurun waktu antara 1945 hingga saat ini, berbagai peristiwa telah terjadi dan tidak sedikit yang mengakibatkan munculnya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan. Persoalan ini memang selalu menarik untuk […]

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN

Saya masih akan mendiskusikan tentang Aktualisasi Peran Pemerintah di dalam Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Sebagaimana telah saya tulis kemarin bahwa di dalam kerangka merumuskan pendidikan yang merata  baik dari sisi kualitas maupun aksesnya, maka yang paling mendasar adalah bagaimana ada keinginan  politik dari para elit pengambil kebijakan