MODERATISME BERAGAMA SEBAGAI MISI KEMENTERIAN AGAMA
MODERATISME BERAGAMA SEBAGAI MISI KEMENTERIAN AGAMA
Satu di antara misi Kementerian Agama ialah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan beragama. Saya sering menyebut bahwa misi ini merupakan misi utama bagi Kemenag. Saya sebut sebagai kunci sebab dari seluruh apa yang dilakukan oleh Kemenag, maka ujung akhirnya ialah terjadinya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan beragama.
Dengan kata lain, bahwa baik atau buruknya pemahaman dan pengamalan beragama itu sangat tergantung pada bagaimana kiprah Kemenag di dalam memanej terhadap kualitas paham dan amalan beragama. Bisa juga menjadi benar statemen ini, sebab di dalam banyak hal memang core business kita adalah untuk perbaikan kualitas pemahaman dan pengamalan beragama.
Statemen ini, saya sampaikan di dalam acara yang diselenggarakan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat (Rabu, 08/03/17), yaitu acara Rapat Kerja Kemenag Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kakanwil dengan segenap jajarannya, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dan Kepala Biro, Rektor IAIN Batusangkar dan Kepala Biro serta Kabiro IAIN Bukittinggi. Selain itu juga hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat, Kabiro Binsos Pemda Sumatera Barat.
Pada acara yang penting ini, saya sampaikan mengapa kita harus meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama. Semua Aparat Sipil Negara (ASN) Kemenang harus menyadari akan misi penting ini sebagai inti dari tugas pokok dan fungsi Kemenag. Sebagaimana diketahui bahwa semenjak semula Kemenag didirikan memang untuk membangun pemahaman dan pengamalan beragama sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
Dewasa ini kita sedang menghadapi masalah kebangsaan. Munculnya pemahaman dan pengamalan agama yang mengusung radikalisme, fundamentalisme dan bahkan ekstrimisme tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Semakin banyaknya pengikut garakan Islam fundamental yang terjadi akhir-akhir ini tentu bisa menjadi keprihatinan kita semua. Jika di masa lalu gerakan semacam ini bisa menjadi organisasi tanpa bentuk dan gerakan bawah tanah, maka sekarang menjadi terang-terangan.
Bahkan mereka sudah memproklamirkan khilafah Islamiyah sebagai solusi atas negara bangsa yang sekarang eksis. Dianggapnya bahwa Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sudah tidak lagi cocok bagi bangsa ini. Mereka menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia ini menjadi Negara Islam dalam corak khilafah Islamiyah tersebut. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengikut gerakan ini semakin banyak dari waktu ke waktu dan semakin berani mengekspresikan aktivitasnya.
Di tengah globalisasi kehidupan seperti dewasa ini tentu kita tidak bisa hidup sebagaimana di masa lampau, atau hidup di sangkar burung atau di dalam tempurung. Semua orang bisa mengakses informasi dari manapun datangnya. Tidak ada informasi yang tidak menjadi milik public. Makanya, semua ASN harus memahami informasi yang berseliweran di rimba raya public, untuk dipelajari dan dikritisi, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk public.
Saya menjadi teringat pesan KH. Muchit Muzadi (Almarhum) yang pernah mengajari saya agar semua hal seperti radikalisme, fundamentalisme, ekstrimisme, liberalisme, HAM, demokratisasi, transparansi dan lain-lain itu hendaknya dijadikan pupuk bagi bangsa ini. Agar dijadikan sebagai instrument untuk memperkuat akar kebangsaan kita. Jadi takarannya harus sesuai. Jangan berlebihan dalam pemberian pupuk itu agar akar, batang dan daunnya tidak mati. Berbagai ideology dunia tentu tidak bisa dihadang di era ini, akan tetapi yang penting ialah bagaimana ideology dunia tersebut dapat dipelajari, dikaji dan dianalisis untuk kepentingan memperkuat jati diri kebangsaan kita.
Sebagai ASN Kemenag kita harus tahu meskipun sedikit tentang berbagai pertarungan ideology tersebut. Lalu, jadikan kekuatan dan kebaikannya untuk memupuk keberagamaan dan kebangsaan kita dan kita buang jauh yang negative dan tidak bermanfaat. Jadi, kita harus kritis menghadapi pertarungan ideology dunia yang terus mengepakkan sayapnya di Bumi Nusantara ini, sehingga kita akan melakukan kewaspadaan dini menghadapi sepak terjangnya.
Janganlah kita menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ideology dunia yang semuanya ingin berebut pengaruh. Kewaspadan perlu ditingkatkan dengan cara selalu menjalin kerja sama dengan ulama-ulama moderat yang sangat banyak jumlahnya di Indonesia ini. Makanya, gagasan Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, untuk membangun jaringan ulama moderat perlu kita sambut dengan sungguh-sungguh. Jejaring ini menjadi sangat penting untuk menjadi instrument di dalam membangun kesepahaman akan tetap urgennya mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebinekaan sebagai pilar kebangsaan yang tidak boleh bergeser dari Bumi Nusantara.
Dengan demikian, sesungguhnya ada pekerjaan berat yang berada di dalam pengabdian kita kepada bangsa ini, ialah menegakkan keberagamaan yang moderat atau yang wasathiyah sebagai arus utama keberagamaan masyarakat Indonesia. Sekali lagi kita berharap bahwa semua ASN Kemenag harus menjadi agen bagi tetap terwujudnya masyarakat Indonesia yang beragama dalam coraknya yang moderat.
Wallahu a’lam bi al shawab.